Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik – Politik diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh proses mekanisme politik harus sesuai dengan hukum dan nilai agama. Agama dan Kepercayaan kepada Yang Maha Esa dalam kehidupan politik, nilai-nilai tersebut mendapat perhatian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, D.H. Syahrial/PPKn
Hidup berbangsa, moralitas kemanusiaan menjadi landasan saling menghormati perbedaan fitrah manusia, yang harus bersifat adil dalam pergaulan; Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada masyarakat, bangsa dan negara, jujur pada lingkungan dan jujur pada Tuhan Yang Maha Esa. D.H. Syahrial/PPKn
Meningkatkan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia dan tanggung jawab warga negara, menghapuskan penjajahan, kemiskinan dan ketidakadilan dari muka bumi. Martabat dan harga diri manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan jahat pada orang lain. Mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Ia gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Menolak membela kebenaran dan keadilan, menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. D.H. Syahrial/PPKn
Kami memahami kesetaraan hak dan kewajiban orang lain. Saling mencintai sebagai manusia. Kembangkan sikap rasa. Jangan jahat pada orang lain. Mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Layak membela kebenaran dan keadilan. Ia gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. D.H. Syahrial/PPKn
Negara mengalahkan semua golongan, suku, suku, ras, individu dan kelompok agama. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme agama, yaitu nasionalisme yang moralitasnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa D.H.Syahrial/PPKn
Mampu mendahulukan persatuan, kesatuan dan kepentingan serta keamanan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mampu dan siap mengorbankan dirinya bila diperlukan demi kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengembangkan kebanggaan nasional dan rasa tanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Membina hubungan sosial demi persatuan dan kesatuan bangsa. D.H. Syahrial/PPKn
Jangan memaksakan kehendakmu pada orang lain. Gunakan kebaikan bersama ketika mengambil keputusan. Hargai pendapat orang lain. Mengakui persamaan hak, tanggung jawab dan status dalam masyarakat. D.H. Syahrial/PPKn
Populis artinya kekuasaan maksimal ada di tangan rakyat. Hikmah berarti menggunakan akal budi untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan dilaksanakan serta berpedoman pada kebaikan secara sadar, adil dan bertanggung jawab. percaya menurut hati nurani. Musyawarah Artinya dalam merumuskan atau memutuskan suatu persoalan, berdasarkan kehendak masyarakat dan melalui musyawarah, tercapai musyawarah mufakat. Representasi adalah cara mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara dan dilakukan antara lain melalui lembaga parlemen. D.H. Syahrial/PPKn
10 lanjutan Adanya kebebasan harus dibarengi dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, terhadap bangsa, maupun secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempertahankan harkat dan martabat manusia. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup berdampingan. Kenali perbedaan antar individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan itu melekat pada fitrah manusia. Mengakui adanya persamaan hak bagi setiap individu, kelompok, ras, suku atau agama. Tn. H. Syahrial/PPKn
Kami mengembangkan kegiatan mulia yang mencerminkan sikap dan lingkungan kekeluargaan serta gotong royong. Bersikap adil Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hormati hak orang lain. Dia suka membantu orang lain. Hindari memeras orang lain D.H. Syahrial/PPKn
Jangan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dia suka bekerja keras. Hargai karya orang lain. Kami berjuang bersama untuk kemajuan yang adil dan berkeadilan sosial. Tn. H. Syahrial/PPKn
Agar situs web ini berfungsi, kami mendaftarkan data pengguna dan membaginya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menyetujui kebijakan privasi kami, termasuk kebijakan cookie kami.31 Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPKN) di Indonesia Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik? Contoh dan Perbedaan Tanggung Jawab Hukum serta Hak dan Tanggung Jawab MPR Pengertian Pemilu: Misi, Sejarah, Tujuan dan Prinsip Apa itu Negara Maju dan Negara Berkembang? Berikut contoh dan perbedaannya
Pancasila sebagai Etika Politik – Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara namun juga menjadi pedoman hidup setiap warga negara. Baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Pancasila juga dijadikan etika politik. Sebagai pedoman bagi para politisi dalam beraktivitas politik. Sebelum mendalami Pancasila sebagai etika politik, mari kita bahas terlebih dahulu Pancasila itu sendiri.
Pancasila tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada alinea terakhir.
Nama Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, jadi panca artinya lima dan sylla artinya batu biasa. Sesuai dengan namanya, Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu:
Nilai, norma, moral, dan etika merupakan empat kata yang mempunyai arti berbeda. Namun, banyak orang yang belum begitu memahami perbedaan keempat kata tersebut. 1. Pahami nilainya
Nilai dapat diartikan sebagai hal-hal atau tindakan yang terjadi dalam masyarakat atau hal-hal yang dianggap baik atau buruk.
Menurut Clyde Kluckhohn, nilai-nilai sosial dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Berbeda tempat berarti berbeda budaya sehingga menyebabkan perbedaan nilai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
Aturan Menurut KBBI, aturan adalah aturan yang berupa peraturan atau larangan, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Perbedaan dengan nilai dan norma adalah nyata, tetap dan jelas. Pelanggar aturan dikenakan hukuman (sanksi) tertentu.
Contoh sederhananya adalah peraturan properti sekolah. Ada aturan tentang memakai seragam dan terlambat. Setiap bagian aturan memiliki hukuman yang berbeda. 3. Konsep moralitas
Moralitas adalah sebuah kata yang sering dikacaukan dengan etika. Jika dilihat dari bahasanya, moralitas berasal dari kata latin mos, moris yang artinya bijak atau bijak, bisa juga merujuk pada cara hidup.
Hukum moral memunculkan moralitas, yang bisa juga disebut etos. Tips, saran, peraturan, dll. mereka termasuk dalam moralitas. 4. Pemahaman tentang etika
Jika kita melihat filsafat, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Cabang filsafat ini membahas tiga komponen di atas yaitu nilai, norma, dan moralitas.
Menurut KBBi, politik mengacu pada segala hal dan tindakan (kebijakan, taktik, dan sebagainya) yang menyangkut pemerintahan suatu negara atau negara lain.
Jika kita melihat pengertian politik menurut para ahli, maka menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan, menciptakan dan mengubah segala macam peraturan umum untuk mengatur kehidupannya. Hal ini tidak lepas dari berbagai konflik dan hubungan kerjasama.
Menurut Rofer F. Soltau yang lain, politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga-lembaga Negara yang melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, serta hubungan antara Negara dengan tujuan tersebut. warga negara dan hubungan antara satu negara dengan negara lain.
Sementara itu, menurut pakar Indonesia, kebijakan Ramla Surbakti merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kepentingan bersama masyarakat yang tinggal di suatu wilayah.
Intinya politik adalah suatu hal, suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Negara. Mengatur perintah pemerintah yang berkaitan dengan warga negaranya dan negara lain. E. Memahami etika politik
Di atas kita memahami apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan politik. Sekarang kita akan membahas topik berikutnya, yaitu etika politik.
Menurut Frans Magnus Suseno, etika politik menawarkan standar, arahan, dan pedoman normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan politik dan kehidupan dengan kriteria harkat dan martabat manusia.
Etika politik sendiri merupakan salah satu cabang dari filsafat politik. Filsafat politik berkaitan dengan perilaku atau tindakan dalam dunia politik. Kegiatan tersebut dinilai baik atau buruk.
Etika dan moralitas politik merupakan masalah permanen. Sebab etika politik dapat dikatakan sebagai praktik moralitas politik.
Ada pula yang berpendapat bahwa etika politik adalah prinsip moral seorang politisi dalam bertindak. Bertindak di sini berarti baik atau buruknya tindakan atau perilaku politisi tersebut ketika berhadapan dengan politik.
Kalau soal legalitas, tentu saja Negara telah menyusun aturan etika politik, seperti TAP MPR NR IV TAHUN 2001 TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERNASIONAL DAN BERNEGARA.
Dapat ditarik benang merah bahwa etika politik erat kaitannya dengan perilaku politisi dalam berpolitik. Perilaku tersebut mengarah pada sikap, nilai, dan moral mendasar yang hanya dimiliki manusia. Etika politik harus didasarkan pada manusia yang beradab secara alami dan juga pada makhluk budaya.
Namun masih banyak penyimpangan etika politik yang kita lihat di sekitar kita dan di pemerintahan Indonesia sendiri. Seperti korupsi, konspirasi dan nepotisme. F. PRINSIP DASAR ETIKA POLITIK 1. Pluralisme
Indonesia merupakan negara multibahasa dengan banyak suku, budaya, agama dan adat istiadat. Hal ini berkaitan dengan menemukan perdamaian di antara unsur-unsur tersebut.
Menemukan kedamaian dalam perbedaan memerlukan kedewasaan pikiran. Di Indonesia, tidak seorang pun, termasuk mereka yang terkait dengan politik, boleh melakukan diskriminasi terhadap sektor masyarakat tertentu. 2. Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia menjadi bukti bahwa masyarakat masih bisa dikatakan beradab. Ini ada hubungannya dengan moralitas. Dimana masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, tidak terancam oleh Negara modern yang absolut. 3. Solidaritas nasional
Setiap orang di masyarakat mempunyai hak untuk memilih siapa yang memimpin dan ke mana negara tersebut akan pergi.
Demokrasi adalah kedaulatan dan keterwakilan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan suatu sistem yang dapat menerjemahkan apa yang diinginkan masyarakat ke dalam tindakan politik negara. 5. Keadilan sosial
Hukum adalah aturan dasar masyarakat dan negara. Menciptakan keadilan menciptakan kekayaan. Tanpa keadilan hanya akan menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak. G. Pentingnya Pancasila sebagai sumber etika politik
Pancasila bukan sekedar landasan negara, namun merupakan ideologi dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan. Pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala aturan di Indonesia. Baik standar hukum, standar moral, maupun standar negara.
Pancasila memberikan pedoman yang mendasar dan universal (berlaku bagi seluruh suku, agama, dan budaya Indonesia) bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saat berbicara
Peranan asean dalam bidang politik, pancasila dalam bidang politik, hak dalam bidang politik, contoh penerapan pancasila dalam kehidupan sehari hari, penerapan pancasila dalam kehidupan sehari hari, carilah contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik, penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian, contoh keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik, penerapan pancasila dalam profesi keperawatan, keterbukaan ideologi pancasila dalam bidang politik, ham dalam bidang politik, peranan tik dalam bidang politik