Dampak Positif Dan Negatif Agama – Sila ketiga Pancasila dalam ideologi negara juga mendukung persatuan sebagai cara untuk mencegah konflik sosial dan konflik karena perbedaan.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa dan budaya. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (2010), Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok dan 1.340 suku. Setiap kelompok mempunyai identitas budaya unik masing-masing yang mencerminkan keberagaman Indonesia

Dampak Positif Dan Negatif Agama

Menurut Worldmeters, Indonesia adalah negara terluas ke-15 di dunia. Dari Sabang hingga Meruke, terdapat berbagai suku bangsa yang tinggal di kepulauan ini. Jika spesies ini tidak dipelihara dengan baik, maka spesies tersebut akan mengalami penurunan dan perpecahan.

Media Keagamaan Perlu Diperhatikan Dan Didorong Liputan Keberagamaan

Sebaliknya jika keberagaman dan kerukunan tetap terjaga maka Indonesia akan memberikan dampak positif, mampu dan bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Kemungkinan lainnya adalah menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam dan kekayaan budaya.

Masyarakat Indonesia yang beragam mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakatnya. Motto nasional Indonesia dalam merawat keberagaman adalah Bhineka Tungal Eka: Berbeda, namun Satu.

Selain itu, Ideologi Negara Pancasila sila ketiga mendukung persatuan sebagai salah satu cara untuk mencegah perselisihan dan konflik sosial karena perbedaan.

Terdapat dampak positif dan negatif keberagaman dalam masyarakat Indonesia seperti yang ditulis Asep Sutisana Putra dan Sumartini dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2018). Wabah ini telah meresahkan masyarakat. Kekhawatiran ini tentunya dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun biasanya juga dirasakan oleh para orang tua. Sebab, orang tua takut anaknya terjerumus ke dalam pengaruh obat-obatan berbahaya tersebut dan menyalahgunakannya.

Pdf) Dampak Pendidikan Agama Katolik Terhadap Perilaku Siswa Di Sekolah Negeri Di Kota Pontianak

Dan itu rumit. Pengguna narkoba mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun kenyataannya, anak-anak atau remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mengapa?

Nah, karena tingginya rasa ingin tahu mereka, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi para orang tua dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kita perlu melindungi generasi penerus bangsa dengan melakukan tindakan preventif.

Oleh karena itu, Amma Aluna, mahasiswa UNDIP 1 2021/2022 dari program Sarjana Perpustakaan, memberikan penyuluhan kepada siswa kelas 6 SD N Sambiroto 01 Semarang tentang efek samping obat dan cara menghindarinya. Meski diharapkan menjadi generasi penerus bangsa, mereka juga harus mengetahui dampak buruk narkoba agar masa depan mereka tidak hancur karena narkoba.

Proses kerja ini diawali dengan permintaan izin kepada kepala sekolah dan guru kelas 6 SD N Sambiroto 01 Semarang.

Webinar: Dampak Teknologi Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Zaman Digital

Proses pengembangan materi sosialisasi mencakup penelitian informasi mengenai efek samping obat dan cara mencegahnya. Setelah itu dibuat poster tentang efek samping obat dan cara menghindarinya. Maka saran ini dilaksanakan di kelas 6 SD N Sambiroto 01 Semarang.

Selain itu, siswa Undeep juga memasang poster tentang efek samping obat dan cara menghindarinya di kelas 6 SD N Sambiroto 01 Semarang. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat administrasi publik. Otoritas, organisasi publik, lembaga yang mengelola dan menggunakan anggaran mulai dari APBN dan/atau APBD untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (good governance). Era keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan pemerintahan dan keuangan merupakan hal baru di era reformasi. Transparansi dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pemangku kepentingan dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat. Undang-undang “Tentang Keterbukaan Informasi Publik” memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang mengenai kebijakan dan pengelolaan pemerintahan atau lembaga pemerintah.

Era keterbukaan informasi saat ini memberikan dampak positif di satu sisi, namun berdampak negatif di sisi lain, dan seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya. Keterbukaan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Masyarakat atau kelompok kepentingan dapat mencari informasi yang berguna atau bermanfaat bagi kemajuan masyarakat awam, seperti informasi tentang kebijakan dan program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun situasi seperti ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggali informasi buruk yang mengatasnamakan masyarakat. Informasi yang tidak jelas seringkali merupakan berita bohong yang tersebar ke masyarakat. Dan tentunya berita tersebut sangat berbahaya bagi pemerintah atau instansi pemerintah karena masyarakat atau masyarakat sudah mempercayai berita palsu tersebut. Bahkan yang paling parah dapat mengakibatkan pembunuhan karakter terhadap pejabat atau orang-orang di lembaga publik maupun di masyarakat. Seringkali informasi disebarluaskan kepada publik, diteliti oleh publik, terlepas dari apakah pejabat publik atau otoritas publik tersebut bersalah, sehingga menyebabkan pejabat publik ternoda, dan sebagainya. Terjadi pembantaian. Dampak ini seringkali menimpa politisi, selebriti, pejabat, dan masyarakat umum.

Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan kepada instansi pemerintah, instansi pemerintah, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah dan masyarakat agar dapat melindungi diri dari kelompok yang ceroboh atau kelompok yang hanya memanfaatkan situasi terbuka ini. Semua pihak harus mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup agar tidak mudah terlibat perselisihan informasi yang berujung pada permasalahan hukum. Dan kami berharap artikel ini dapat memberikan sedikit informasi kepada para pejabat dan pegawai, agar mereka dapat menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak menjadi korban ketidaktahuan terhadap undang-undang KIP.

Di negara demokrasi seperti Indonesia saat ini, di era reformasi didorong oleh masyarakat yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Reformasi ini membantu memperkenalkan masyarakat Indonesia pada partisipasi dalam pemerintahan. Masyarakat mengetahui bahwa hak masyarakat atas informasi dan transparansi pemerintahan terikat hingga masa reformasi penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan seperti ini mereduksi hak-hak dasar warga negara atas kebebasan memperoleh informasi, berpendapat, dan pelayanan publik yang ditetapkan oleh UUD 1945, tidak memenuhi hak asasi manusia, sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau otoritas publik.

Pada awal masa reformasi di Indonesia, banyak negara maju dan berkembang yang menerapkan undang-undang informasi terbuka. Menurut laporan Pusat Kebebasan Informasi yang berbasis di London, Inggris, sudah terdapat 76 negara yang memiliki undang-undang informasi terbuka. Saat ini di Asia negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, India dan Thailand sudah memiliki undang-undang KIP. Negara-negara yang telah menerapkan peraturan KIP dinilai mampu memanfaatkan pengetahuan dan koneksi yang ada untuk mengelola tantangan dan peluang nilai nasional di berbagai sektor.

Situasi seperti ini menginspirasi para tokoh, profesional, akademisi dan tentunya DPR untuk merumuskan undang-undang KIP dan segera melaksanakannya di Indonesia. Pengesahan UU KIP diharapkan dapat mempercepat penegakan hak asasi manusia dalam memberikan informasi penting kepada masyarakat. Kebutuhan akan informasi merupakan hal yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Selain kebutuhan informasi, pemerintah harus memberikan pelayanan secara mudah, cepat, mudah dan murah. Tentu saja, kondisi pelayanan informasi yang baik akan memberikan kontribusi terhadap kinerja otoritas untuk bertindak sebagai penyelenggara publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta melaksanakan manajemen dan tata kelola yang baik.

Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan informasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kontrol publik dan partisipasi publik terhadap pejabat publik dan lembaga publik lainnya yang menggunakan anggaran publik, baik APBN maupun APBD.

Dilihat dari sisi lain, tujuan masyarakat berpengetahuan terbuka sebenarnya adalah upaya untuk mempercepat kemajuan sosial di Indonesia dan menciptakan masyarakat berpengetahuan. Tujuan keterbukaan informasi publik antara lain: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, proses dan prosedur pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Pengelolaan institusi publik yang lebih baik untuk membantu memandu pembangunan sebagai sebuah komoditas. Dalam rangka mempercepat tercapainya kualitas pengelolaan informasi, pelayanan informasi yang sederhana dan cepat akan memenuhi fungsi pengelolaan publik yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab serta pengelolaan yang baik dan bersih.

Setelah melalui perjalanan panjang selama 6 tahun, akhirnya pada tanggal 3 April 2008, Undang-Undang 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disetujui DPR. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia disahkan dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2010. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dipercayakan kepada lembaga independen bernama Komisi Informasi, dan tentunya didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Sebagai badan utama cabang KIP.

Makna informasi publik yang diatur dalam UU 14 Republik Kazakhstan Tahun 2008 hendaknya dipahami terlebih dahulu agar tidak terjadi salah tafsir. Menurut UU KIP 14 Tahun 2008 informasi, keterangan, gagasan, dan pesan meliputi ungkapan, keterangan, fakta, dan tafsir yang dapat dilihat, diblokir, dan dibaca dalam kemasan dan format yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan informasi elektronik dan elektronik. dan teknologi komunikasi. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan dan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lainnya. Sehubungan dengan kepentingan umum.

Pengaruh Keberagaman Masyarakat Indonesia Dari Segi Positif Dan Negatif

Dari penjelasan di atas, dalam penerapan hukum keterbukaan publik terdapat dua kelompok yang kedudukannya berbeda, yaitu kelompok penerima informasi dan kelompok pemberi informasi. Pihak yang bertanggung jawab memberikan informasi disebut otoritas pemerintah. Kewenangan pemerintahan adalah kewenangan administratif, legislasi, legislatif dan lainnya, fungsi dan pejabat pokoknya berkaitan dengan administrasi.

Dampak positif dan negatif, dampak positif dan negatif handphone, dampak positif dan negatif urbanisasi, dampak negatif dan positif hp, dampak positif dan negatif industri, dampak positif dan negatif gadget, dampak negatif dan positif teknologi, dampak negatif dan positif internet, dampak positif dan negatif youtube, dampak positif dan negatif globalisasi di bidang agama, dampak positif dan negatif game, dampak positif dan negatif demokrasi